Tag: Revisi UU
Para pendemo gagal menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil rakyat, karena kantor DPRD Bali, kemarin, sedang ‘tutup’.
Pemprov Bali dan stakeholder kepariwisataan disarankan undang para konsulat negara sabahat di Denpasar, terkait kontroversi sejumlah pasal dalam Rancangan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang ancam keberlangsungan pariwisata.
Sekitar 30 orang yang mengaku dari Aliansi Bhineka Sakti menggelar demo di gedung DPRD Provinsi Bali, Niti Mandala, Denpasar, Senin (23/9) pagi.
Jokowi pastikan tak akan keluarkan Perppu terkait revisi UU KPK
Rancangan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang beberapa pasalnya mengandung konten kontroversial, membuat wisatawan asing, terutama dari negara-negara Eropa dan Australia, mulai berpikir ulang untuk berwisata ke Bali.
Komponen pariwisata Bali dukung keputusan Presiden Jokowi yang meminta DPR RI tunda pengesahan rancangan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Tak berpihak pada masyarakat, Kontras minta substansi RKUHP diubah
TII menilai bukan hanya lembaganya, tapi gerakan anti korupsinya dilemahkan
ICW menilai keberadaan Dewan Pengawas hambat kerja KPK
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon aksi tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengembalikan mandat tugas dan tanggung jawab pengelolaan KPK.
Koalisi Masyarakat Sipil mempertimbangkan untuk menempuh langkah hukum apabila Presiden Joko Widodo berkeras melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK.
Sejumlah orang yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Indonesia mendatangi gedung Merah Putih KPK Jumat (14/9), sekitar pukul 14.15 WIB.
Presiden Jokowi setuju revisi UU KPK yang diajukan DPR RI.
Presiden Jokowi sudah menandatangani surat presiden (surpres) revisi UU KPK dan mengirimnya ke DPR
Sejumlah elemen akademisi dari berbagai universitas menyerukan penolakan terhadap rencana revisi undang-undang terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai belum mengambil sikap tegas terhadap rencana DPR merevisi Undang-undang (UU KPK).
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk menolak revisi Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK.
DPRD Provinsi Se-Indonesa Desak Revisi UU Pilkada
Revisi UU 64/58, DPRD Bali Minta Dilibatkan Sejak Awal
Suwandhi Siap Ngayah Susun RUU Provinsi Bali
Topik Pilihan
-
Karangasem 19 May 2024 5 Parpol Jajaki Koalisi
-
-
-
Denpasar 18 May 2024 Menko Luhut Pimpin TFG Pengamanan WWF
-
-
Jembrana 17 May 2024 Mang Boy Juga Gasak 7 Ekor Sapi di Tabanan
-
-
-
Berita Foto
Potensi Ekspor Ikan Hias di Indonesia
Pelatihan Industri Sandang
Persiapan Lokasi Kunjungan Delegasi WWF
Nusa Ning Nusa
Virtual Influencer, Pemasaran, dan Konsumsi
PERKEMBANGAN internet dan media sosial, antara lain, pemengaruh virtual (virtual influencer) akan semakin memengaruhi konsumsi masyarakat.